SURABAYA, Garuda10.com — Sebanyak 85 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dilantik dan diambil sumpah jabatan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pejabat yang baru dilantik tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi berani turun ke lapangan, menegakkan aturan, dan hadir menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pelantikan berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10/2026). Dari 85 pejabat tersebut, 13 orang merupakan pejabat eselon III dan 72 lainnya eselon IV.
Eri mengatakan pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus melakukan rotasi pejabat pada jenjang yang sama.
Namun, ia menegaskan pergantian jabatan bukan sekadar persoalan struktur organisasi. Para pejabat baru diminta menunjukkan keberanian dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani berbuat baik dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Eri.
Ia mencontohkan penegakan aturan terhadap penjualan minuman keras secara eceran. Menurut Eri, apabila aktivitas tersebut telah dilarang dalam regulasi, aparat tidak perlu ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan,” tegasnya.
Menurut Eri, peringatan diperlukan apabila terdapat kekurangan dalam aturan yang menjadi dasar penindakan. Sebaliknya, jika larangan sudah jelas, tindakan harus dilakukan sesuai regulasi.
Selain ketegasan, Eri meminta pejabat pengampu wilayah hingga tingkat balai RW lebih banyak turun ke masyarakat. Ia ingin pola kerja birokrasi tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi mampu menangkap dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Yang untuk menurunkannya adalah tugas dari negara, tugas dari Pemerintah Kota untuk hadir,” ujarnya.
Eri juga menilai birokrasi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari administrasi, tetapi dari kemampuan aparatur mengajak masyarakat menaati aturan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.
“Birokrasi harus bisa mengajak orang berbuat baik. Harus bisa mengajak orang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah keberhasilan sebuah pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan perubahan Surabaya tidak dapat hanya bertumpu pada wali kota. Birokrasi menjadi penggerak utama karena aparatur pemerintahan yang menerjemahkan kebijakan hingga ke tengah masyarakat.
“Surabaya berubah karena birokrasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan dari 85 pejabat yang dilantik, 48 mendapat promosi, sedangkan 37 lainnya menjalani rotasi dan mutasi.
Perpindahan dilakukan antarjabatan, termasuk dari kelurahan ke kecamatan, menjadi kepala seksi, hingga pergeseran sejumlah sekretaris kecamatan untuk mengisi posisi yang masih kosong.
Ira mengatakan proses rotasi dan mutasi turut mempertimbangkan evaluasi kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pemkot Surabaya juga masih melakukan inventarisasi pejabat yang akan memasuki masa pensiun.
“Beberapa pejabat akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober dan November, sehingga nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali,” kata Ira.
Pengisian formasi tersebut diharapkan membuat roda pemerintahan Kota Surabaya berjalan lebih maksimal, sekaligus memastikan birokrasi semakin hadir di tengah persoalan masyarakat.
(Red)
