Surabaya, Garuda10.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jombang Warsubi atas capaian Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Apresiasi tersebut disampaikan usai penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Surabaya, dengan tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.”
Gubernur menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan sekaligus mengimplementasikan program-program penanganan konflik sosial secara terpadu dan komprehensif. Menurutnya, konsistensi antara perencanaan, koordinasi, dan aksi di lapangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai telah menunjukkan implementasi nyata melalui penyusunan Rencana Aksi Terpadu, penguatan koordinasi lintas lembaga dan lintas sektor, serta pelaksanaan aksi konkret di lapangan dalam merespons berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Langkah-langkah tersebut dinilai efektif dalam menciptakan keharmonisan sosial.
Kabupaten Jombang dipandang berhasil menerapkan manajemen konflik yang baik, yakni proses proaktif dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengelola, serta menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Pendekatan ini ditempuh melalui komunikasi terbuka, analisis akar masalah, serta penerapan strategi kolaborasi dan kompromi guna mencapai solusi win-win, memperkuat hubungan sosial, dan mencegah konflik berulang.
Kunci Sukses Penanganan Konflik Sosial Terpadu:
1. Fokus pada Kolaborasi — Mengedepankan solusi kreatif dan saling menguntungkan (win-win), bukan sekadar kompromi.
2. Komunikasi Efektif — Menjadikan komunikasi sebagai inti resolusi konflik.
3. Pelibatan Semua Pihak — Memastikan seluruh pemangku kepentingan merasa didengar dan dihargai.
4. Evaluasi Berkelanjutan — Mengambil pembelajaran dari setiap konflik untuk perbaikan di masa depan.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap praktik baik yang diterapkan Kabupaten Jombang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat penanganan konflik sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (red)
