Jombang, Garuda10.com – Pemerintah Kabupaten Jombang terus menunjukkan kesungguhan dalam mendukung penyiapan dan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.
Bupati Jombang, H. Warsubi mengungkapkan bahwa peluncuran program ini akan dilakukan secara bersamaan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Juli 2025, dengan SKB Mojoagung sebagai salah satu lokasi prioritas nasional.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa penetapan penerimaan siswa baru sudah diselesaikan melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 100. 3. 3. 2/230/415. 10. 1. 3/2025.
“Proses administrasi, termasuk perjanjian kerja terkait lahan dan bangunan, telah selesai, menjadikan Jombang sebagai salah satu daerah dengan kesiapan administratif terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten serius dalam mengawasi program nasional ini.
“Ini bukan hanya sekedar proyek, tetapi merupakan tanggung jawab negara kepada anak-anak yang hidup dalam kondisi kurang mampu. Saya tegaskan, Jombang berkomitmen untuk menjadi yang terdepan. Semua elemen, mulai dari Pemkab hingga Dinas teknis, kami mobilisasi penuh untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi dengan baik dan bermartabat,” kata Warsubi.
Warsubi juga menambahkan bahwa proses renovasi gedung SKB Mojoagung sedang dipercepat. Tim dari Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur sudah melakukan monitoring langsung, dan hasil evaluasi menunjukkan kemajuan yang sangat memuaskan. Namun, ada beberapa kendala teknis seperti kebutuhan daya listrik sebesar 23. 000 KWH, pembatasan fungsi dapur sesuai dengan standar Kementerian PU, serta penyelesaian instalasi internet yang saat ini masih dalam finalisasi dengan Telkom.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jombang, Purwanto menjelaskan bahwa dari segi tenaga pendidik, Pemkab Jombang sudah mengajukan kebutuhan tenaga yang lengkap, termasuk wali asuh, satpam, juru masak, dan layanan kebersihan.
“Hingga saat ini belum ada follow-up resmi dari Kementerian Sosial, yang diketahui membuka jalur rekrutmen sendiri melalui mekanisme internal SDM Kemensos,” katanya.
Meski demikian, Purwanto memastikan bahwa seluruh koordinasi antar instansi terus dilakukan secara intensif dalam rangka persiapan Sekolah Rakyat.
“Kami menyadari bahwa tantangan dari birokrasi pusat tidaklah mudah. Tapi arahan dari Pak Bupati sangat jelas: tidak ada istilah menunggu. Kami terus proaktif menghubungi kementerian dan memastikan seluruh pihak di lapangan bergerak bersamaan,” ucap Purwanto.
Mengenai pengadaan lahan untuk pengembangan jangka panjang, ia menambahkan bahwa Surat Keputusan (SK) telah disusun dan saat ini sedang menunggu proses penandatanganan akhir serta penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR dan Kemensos.
“Langkah-langkah hukum juga sedang disiapkan sebagai dasar penetapan lokasi agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” tambahnya.
Dengan berbagai persiapan dan komitmen tersebut, Purwanto menekankan bahwa Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung diharapkan menjadi salah satu contoh model nasional dalam pelayanan pendidikan alternatif berbasis sosial. (Red)
