Jakarta, Garuda10.com – Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas persiapan tahap pertama Sekolah Rakyat serta rencana pembangunan di setiap kabupaten.
Di antara menteri yang hadir adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.
“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga di setiap kabupaten akan direncanakan lokasi-lokasi yang membutuhkan,” ungkap Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 24 Maret.
Gus Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, yang nantinya akan menyediakan lahan serta bangunan untuk dijadikan sekolah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa para kepala daerah telah mengusulkan lokasi-lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, serta proses rekrutmen guru dan siswa.
Saifullah juga menyatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terus meningkat, dengan lebih dari 200 sekolah yang telah diusulkan. “Baik itu berupa bangunan maupun lahan kosong. Saat ini, kami sedang melakukan penilaian terhadap 53 sekolah yang sudah dinyatakan siap, sebagian besar di antaranya merupakan aset Kementerian Sosial,” jelasnya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat, 21 Maret, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama yang direncanakan selesai pada tahun 2025, dilengkapi dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Prabowo menekankan bahwa dari 200 sekolah yang direncanakan, sebanyak 53 di antaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan, sehingga hanya memerlukan sedikit rencana tambahan. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.
Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahunnya, sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia diharapkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat berasrama. (Red/ss)
