Polda Jatim Mendapat Apresiasi dari Kemenko Polhukam, Dalam Mengatasi Aksi Premanisme

Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto di Polda Jatim Foto: Istimewa.

Surabaya, Garuda10.com – Rapat koordinasi berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam diselenggarakan di Polda Jatim. Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan dari instruksi Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai pelaksanaan Operasi Pekat II Semeru 2025 yang fokus pada pemberantasan aksi premanisme di wilayah Jatim.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto mengungkapkan bahwa tindakan Polda Jatim dalam menanggulangi premanisme patut mendapatkan apresiasi. Ia menghargai usaha Polda Jatim saat memonitor kegiatan ormas yang berafiliasi dengan premanisme dan dapat mengganggu keamanan investasi di Indonesia pada Sabtu (10/5/2025) siang.

Bacaan Lainnya

“Kemenko Polhukam mengirimkan perwakilan ke berbagai wilayah untuk ikut memantau hasil rapat yang dilaksanakan minggu lalu di Kantor Menko Polhukam. Hal ini bertujuan untuk membantu menangani peningkatan premanisme,” jelas Eko pada Sabtu (10/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa sudah ada Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Kapolri. Pelaksanaan seluruh kegiatan ini mencakup jajaran Polri di seluruh Indonesia, termasuk di Jatim.

“Dengan adanya satgas terpadu ini, diharapkan bisa menurunkan angka premanisme yang memanfaatkan ormas sehingga tidak mengganggu investasi di negara,” tutupnya.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum serta pembinaan terhadap ormas menjadi prioritas utama. Tindak lanjut akan dilakukan oleh satgas yang dibentuk oleh Kapolri.

Di Jatim sendiri, terang dia, sudah ada ‘Satgas Pekat Pemberantasan Premanisme’. Ini akan membantu tim dalam mengidentifikasi area-area yang rawan premanisme di Jatim.

“Terdapat kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, serta sosialisasi yang melibatkan media massa,” tambahnya.

Ia berharap bahwa tidak hanya anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan ini, tetapi juga dapat bersinergi dengan Bakesbangpol Linmas di Pemda, serta dengan TNI dan masyarakat.

“Kerjasama ini sangat penting untuk membangun komitmen dalam mengurangi aksi premanisme. Dengan demikian, ormas yang ada dapat berfungsi untuk kepentingan bersama,” terangnya.

Mengenai ormas yang sering melakukan pelanggaran, ia memastikan bahwa regulasi tentang ormas telah ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pertama-tama, mereka akan diberi peringatan. Jika masih melanggar, tindakan tegas akan diambil.

“Apabila mengganggu ketertiban masyarakat, situasi ini tentu sangat tidak baik. Ormas juga harus dibina untuk membangun kebersamaan di dalam masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Jatim Kombes Jimmy Agustinus Anes menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama dua minggu dari 1 hingga 14 Mei 2025. Saat ini, kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama 10 hari.

“Selama sepuluh hari ini, Polda Jatim berhasil menangani 1. 200 kasus,” ungkapnya.

Dari sekian banyak kasus yang ditangani dan berlanjut ke penyidikan, ia menyebutkan ada 276 kasus. Sisanya, ditangani sebagai tindak pidana ringan dan pembinaan.

“Untuk itu, polres jajaran setiap hari melakukan pengungkapan, dan kasus-kasus yang didukung oleh alat bukti yang cukup akan dilanjutkan ke pengadilan,” tambahnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast. Ia menyatakan bahwa meskipun operasi sudah selesai, kegiatan rutin akan dilanjutkan dalam skala yang lebih kecil maupun besar.

Kami (Polda Jatim) hingga sekarang masih menghadapi beberapa bentuk tindakan premanisme, seperti pemerasan, Debt Collector, dan berbagai tindakan kekerasan yang menargetkan masyarakat. Selain itu, ada juga tindakan yang mengganggu ketentraman publik. Mengenai organisasi kemasyarakatan, sampai saat ini di Jawa Timur belum ada yang teridentifikasi. Namun, kami terus memantau dan mengawasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penting bagi kita untuk memajukan investasi di negara kita, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk organisasi kemasyarakatan, yang berusaha menggagalkan investasi yang ingin masuk ke negara kita,” ujarnya. (Red/ss)

Editor: Wawan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *