Jombang, Garuda10.com – Bupati Jombang H. Warsubi memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang mengenai Raperda RPJMD 2025–2029, pada hari Senin (23/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menjawab secara mendetail catatan dan pertanyaan dari tujuh fraksi DPRD, yaitu PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, PKS-NasDem, serta Demokrat.
Menanggapi kritik dari Fraksi PDI Perjuangan yang beranggapan bahwa tahapan RPJMD masih terlalu umum, Bupati menjelaskan bahwa tahapannya telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Ia menegaskan bahwa RPJMD berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
“Terima kasih atas sarannya. Kami telah menyesuaikan konsep trickle-down effect untuk tahun 2027. Fokus kita adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan UMKM,” ungkap Warsubi.
Mengenai perhatian Fraksi Golkar tentang kesetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia, Warsubi memastikan bahwa tidak ada bentuk diskriminasi.
“Kami akan meningkatkan akses pendidikan dari prasekolah hingga tingkat menengah secara inklusif, tanpa memandang jenis kelamin. Ini adalah salah satu hal yang harus kita tegaskan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan,” tegasnya.
Warsubi juga memberikan tanggapan terkait isu pengangguran dan kemiskinan. Ia menjelaskan strategi konkret seperti program Satu Dusun Satu Wirausaha Baru, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta bantuan sosial yang terintegrasi.
Di sisi lain, menanggapi masukan dari Fraksi PPP yang menekankan pentingnya penguatan kesalehan sosial, Warsubi menegaskan program prioritas dalam Asta Cita.
“Tunjangan kehormatan untuk guru ngaji akan kami tingkatkan. Kami juga memprioritaskan pembangunan tempat ibadah dan taman tematik dari tingkat desa sampai kecamatan,” jelasnya.
Fraksi Gerindra juga menunjukkan kepedulian terhadap ketimpangan antar wilayah dan kurangnya akses infrastruktur di daerah terpencil.
Menjawab hal tersebut, Warsubi menjelaskan bahwa tidak ada satu wilayah pun yang akan diabaikan. Ia dan Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, berkomitmen untuk menghindari ketimpangan dalam pembangunan.
“Pembangunan akan merambah hingga desa-desa yang berada di kawasan hutan seperti Jipurapah. Kami akan berkolaborasi dengan TNI melalui program TMMD,” katanya.
Ia juga mengapresiasi usulan pelatihan manajemen kembang api sebagai solusi untuk mengatasi maraknya penggunaan mercon yang berbahaya.
Kepada Fraksi PKS–NasDem, Bupati menyampaikan komitmen untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan ekonomi digital.
“Kami menyediakan pelatihan digital serta marketplace berbasis eks-kawedanan agar UMKM dapat naik kelas,” ujar Warsubi.
Bupati Warsubi juga menjelaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), perumahan RTLH, serta pembangunan drainase dan PJU. Anggaran sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa juga telah direncanakan dalam skema BK Desa.
Ia menegaskan reformasi dalam pelayanan publik dan kemudahan berinvestasi melalui Perda No. 7 Tahun 2024 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan tentang olahraga, kerajinan, dan UMKM. Warsubi merujuk pada beberapa program nyata yang ada.
“KONI akan terus mendapatkan dukungan. Sub-program UMKM Naik Kelas dan pengembangan industri kreatif akan tetap diteruskan. Kami ingin pertumbuhan ekonomi kerakyatan benar-benar dimulai dari desa,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran dari Fraksi PKB tentang belum tercantumnya beberapa sasaran pokok RPJPD dalam RPJMD, Warsubi menegaskan bahwa semua isu strategis RPJPD telah diakomodasi dengan substansi dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“ Kami pastikan bahwa semua isu strategis RPJPD, seperti keamanan, energi terbarukan, serta penguatan keluarga dan ketahanan pangan, telah termuat secara substansi dalam RPJMD. Semua ini dirumuskan dengan pendekatan lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan sementara, melainkan bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami tidak hanya mendiskusikan bantuan, tetapi juga mengedepankan kemandirian. Oleh karena itu, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) akan menjadi fokus kebijakan ke depan,” tegasnya.
Bupati Warsubi juga menjawab isu terkait penempatan sumber daya manusia pada posisi-posisi strategis. Ia menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menerapkan sistem merit, memastikan bahwa pemilihan untuk jabatan strategis dilakukan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan melalui pendekatan yang bersifat transaksional.
“Semua masukan dan kritik dari fraksi akan kami catat sebagai hal yang penting untuk memperbaiki RPJMD demi Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Red)
